Polisi Bisa Paksa Ahmad Dhani dan Mulan Jameela Jika Tiga Kali Dipanggil Menolak

dhani

Polisi bakal menerbitkan surat perintah membawa dengan cara paksa beberapa saksi masalah kasus sangkaan penghinaan pada Presiden Joko Widodo oleh musisi Ahmad Dhani. Surat perintah itu bakal diterbitkan bila beberapa saksi meremehkan surat panggilan ketiga.
Terlebih dulu, Polda Metro Jaya melayangkan surat panggilan pada beberapa saksi dalam masalah sangkaan penghinaan Presiden oleh Ahmad Dhani. Mereka disuruh ada di Mapolda Metro Jaya, Kamis (24/11/2016). Tetapi, dari delapan orang yang di panggil, cuma Eggi Sudjana yang penuhi panggilan. Ketujuh saksi yang lain salah satunya yaitu Rizieq Shihab, Amien Rais, Munarman, Ratna Sarumpaet, Mulan Jameela, serta Ahmad Dhani.
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Awi Setiyono menyampaikan, pihaknya bakal selekasnya melayangkan surat pemanggilan selanjutnya. Tetapi Awi belum memperoleh info dari penyidik mengenai jadwal kontrol ketujuh saksi itu. ” Belum tahu tanggalnya, ” tutur Awi di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Jumat (25/11/2016).
Awi menerangkan, bila beberapa saksi tetaplah tak datang setelah polisi kirim surat panggilan ketiga, jadi polisi dapat menerbitkan surat perintah membawa dengan cara paksa. ” Panggilan itu hingga tiga kali. Yang ketiga itu dapat dengan surat perintah membawa, ” tuturnya. Kontrol beberapa saksi itu dikerjakan untuk menindaklanjuti pelaporan dari Laskar Relawan Jokowi (LRJ) serta Projo yang melaporkan Ahmad Dhani lantaran disangka mengejek Presiden Jokowi waktu berorasi pada demo 4 November.

Ahli hukum pidana, Muzakir menilainya, polisi salah dalam menyangkakan Pasal 207 KUHP untuk masalah Ahmad Dhani. ” Pasal penghinaan pada presiden itu telah direvisi oleh MK. Bila telah diuji di MK jadi pasal penghinaan pada presiden ya telah tak ada lagi. Bila dipakai Pasal 207 itu salah juga, ” tutur Muzakir, Jumat. Mengenai Pasal 207 KUHP berbunyi, siapa saja dengan berniat di depan umum mengejek satu penguasa atau tubuh hukum bakal diancam pidana penjara paling lama 1 th. 6 bln.. ” Pasal itu kan mengatakan penguasa. Presiden bukanlah penguasa. Presiden yaitu presiden, ” tuturnya.

Situs Judi Togel Online Terpercaya dan Teraman , Prediksi Angka Jitu , Togel SGP .

Muzakir menerangkan, dulu ada Pasal yang mengatur mengenai penghinaan pada Presiden maupun Wakil Presiden. Ketentuan itu tertuang dalam Pasal 134 KUHP. Tetapi, Pasal itu sekarang ini sudah dihapuskan. Pada 4 Desember 2006 Mahkamah Konstitusi (MK) lewat putusan No. 013-022/PUU-IV/2006 sudah meniadakan pasal penghinaan presiden serta wakil presiden dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Permintaan judicial review itu diserahkan oleh Eggi Sudjana serta Pandapotan Lubis.
MK menilainya Pasal 134, Pasal 136, serta Pasal 137 KUHP dapat menyebabkan ketidakpastian hukum lantaran tafsirnya yang sangat rawan manipulasi.

Oleh karenanya, menurut Muzakir, bila Pasal 134 telah dihapus, jadi seyogyanya polisi tak dapat kenakan seorang yang mengejek presiden dengan Pasal 207 KUHP.
Sebab, menurutnya, dalam pasal itu mengatakan penguasa serta bukanlah presiden.
” Dengan memakai pasal 207 KUHP, bermakna penyidik polisi menyamai presiden dengan penguasa. Penguasa itu sejajar dengan Kapolsek, Kapolres, Kapolda atau Kapolri, umpamanya demikian. Saat presiden disamakan dengan itu. Sebagai jabatan lho ya, ” kata Muzakir.

Muzakir mengemukakan, bila memanglah Presiden Jokowi terasa keberatan dengan pengucapan Ahmad Dhani, jadi mesti dianya yang melapor.
Tetapi, dalam laporan itu, Jokowi bikin laporan seperti warga umum serta tak membawa embel-embel kepala negara. Bila demikian, jadi polisi dapat memasukkan Pasal 310 KUHP mengenai pencemaran nama baik dalam laporan itu.
Sama dengan waktu Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono yang melaporkan Zaenal Maarif atas tuduhan pencemaran nama baik. Dalam laporan itu, Kata Muzakir, polisi menyangkakan Pasal 310 KUHP mengenai pencemaran nama baik.
” Saat SBY gunakan Pasal 310 KUHP Jokowi gunakan Pasal 207 KUHP, ” ucapnya.
” Polisi jadi seakan-akan ingin membela presiden, namun jadi malah merendahkan martabat presiden. Lantaran presiden itu derajatnya berbeda dengan penguasa. Presiden itu kepala negara. Saat presiden kepala negara dikira penguasa. Ya salah juga, ” sambungnya.
Seperti dikabarkan, Ahmad Dhani dilaporkan ke polisi oleh Laskar Rakyat Jokowi (LRJ) serta Projo pada Senin (7/11). Dhani dilaporkan ke polisi lantaran dinilai sudah mengejek Presiden.
Polisi terima pelaporan itu serta mengaplikasikan Pasal 207 KUHP mengenai Penghinaan pada Penguasa dalam sistem pengusutannya.

Advertisements

Author: togel567

Togel Online Terpercaya dan Teraman

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s